Tuesday, February 22, 2011

OH POHONKU

Indonesia sebagai negara Tropis dikenal memiliki berbagai jenis tanaman, dari tanaman yang diambil kayunya, buahnya, maupun bagian-bagian lainnya. Dari tanaman yang tidak dikenal kegunaannya, maupun yang dikenal banyak manfaatnnya, semuanya banyak terdapat disekeliling kita
Sayangnya, kini sebagian dari jenis-jenis yang ada sudah mulai langka ditemukan. Pohon-pohonan tersebut hilang entah kemana akibat perbuatan teman-teman kita. Ada banyak alasan mengapa teman=teman kita tega untuk menumbangkan pohon-pohonan yang ada disekeliling kita, ada yang memang dihimpit masalah ekonomi, ada juga yang memang memerlukan tanahnya untuk kebutuhan lain, sehuingga pohon yang ada dikorbankan. Ada juga karena memang pohon terebut membahayakan, karena umurnya yang sudah tua.
Pemerintah yang diharapkan ...

Pemerintah yang diharapkan mampu melindungi dan melestarikan tanaman tersebut, nyatanya tidak bisa berbuat banyak. Sudah berapa juta hektar hutan kita musnah karena beralih fungsi menjadi areal perkebunan. Sudah berapa triliun kerugian yang kita, akibat banjir, tanah longsor yang melanda sebagian wilayah kita. Sudah berapa nyawa yang menjadi korban akibat ulah tangan-tangan yang tidak bersahabat dengan alam.
Kini, akibat perbuatan kita tersebut telah memberikan dampat yang sangat berat bagi kita semuannya. Melalui blog ini penulis mengajak temen-temen kita, mari kita mencoba untuk membenahi lingkungan kita dengan cara menanam pohon sebanyak mungkin, sehingga anak cucu kita masih bisa menikmati aneka tanama di negara ini.
Baca selengkapnya..

Monday, February 21, 2011

MENHUT NGOMEL-NGOMEL

Menhut Ngomel-ngomel Gara-gara Bibit Pohon

Zulkifli Hasan begitu terlihat kesal saat melakukan kunjungan lapangan di lokasi Pusat Persemaian (pohon) Permanen Kementerian Kehutanan, Cimanggis, Depok. Lokasi persemaian bibit yang ia kunjungi menurutnya masih belum tertata rapih dan produksi bibit yang belum maksimal.

"Saya kalau kesini ngomel terus," ketus Zulkifli disela-sela acara kunjungan lapangannya, Jumat (18/2/2011).

Zulkifli sepanjang tinjauannya banyak mengomentari dan memberikan peringatan keras kepada petugas bagian persermaian. Mulai dari soal penataan bibit, kondisi lahan yang tidak rapih, produksi bibit yang rendah, alokasi anggaran pembibitan yang tak maksimal dan lain-lain.

"Saya akan ajak presiden 1-2 bulan ini," katanya.

Ia meminta semua permasalahan tadi segera diselesaikan termasuk target produksi bibit hingga 5 juta pohon di lokasi persemaiaan permanen Cimanggis. Menurutnya anggaran Rp 1 miliar masih kurang, perlu ada tambahan hingga Rp 5 miliar untuk produksi bibit sampai 5 juta bibit pohon.

"Awas! loh kalau nggak ada saya, nggak kerja," serunya.

Disela-sela tinjauannya, Zulkifli juga mengatakan agak kecewa dengan lokasi lahan persemaiaan kementerian kehutanan di Cimanggis dengan lokasi milik warga tak memiliki batas tanah yang tak jelas.

Bahkan tak sungkan-sungkan ia juga menyindir anak buahnya yang gagap tak bisa memberikan penjelasan nama pohon di kawasan hutan kota disekitar persemaian Cimanggis.

"Gimana sih, doktor hutan nggak ngerti nama pohon?" ucapnya sambil menyindir.

Namun politisi dari PAN ini menegaskan, 'bawelnya' ia terhadap anak buah sebagai cerminan perhatian terhadap bawahan. Zulkifli pun menyadari dunia birokrasi dengan dunia bisnis yang selama ini lama ia geluti bagai bumi dan langit.

"Teman-teman sudah tahu kalau saya cerewet tanda sayang. Kalau saya kan pengusaha pengennya cepat, saya tak sadar kalau birokrasi itu memiliki keterbatasan termasuk anggaran (cairnya anggaran)," katanya.


Baca selengkapnya..

Animasi Bola Memantul





Baca selengkapnya..

Monday, October 25, 2010

Indonesia Menuju Perdagangan Karbon : Harus Hati-hati!

Indonesia. rencana ambisius untuk memanfaatkan di Indonesia jutaan hektar hutan untuk mengimbangi emisi karbon dapat menimbulkan strain baru korupsi dan penipuan keuangan kecuali dikelola dengan baik, para ahli memperingatkan.

Proyek-proyek, yang jatuh di bawah Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) program, sedang dipandang sebagai kesempatan emas untuk uang dengan perdagangan karbon yang baru lahir.

Meskipun negosiasi terhenti untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara universal untuk memerangi perubahan iklim, proyek REDD yang berkembang, tidak hanya di sini, tetapi di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Indonesia baru-baru ini dijamin kesepakatan $ 1 miliar dengan Norwegia untuk serangkaian usaha REDD Plus, yang selain mengurangi emisi, dirancang untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, peningkatan karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

"Titik pusat bahwa saya sudah mencoba membuat adalah bahwa REDD menimbulkan suatu paradoks yang tidak bisa dihindari," kata Christopher Barr, kebijakan hutan pakar di pinggir jalan konsultasi Woods dan Internasional, yang berbasis di Texas.

"Sejumlah besar uang yang sedang dimobilisasi untuk memperlambat deforestasi dan degradasi hutan - hingga $ 28000000000 per tahun untuk membawa tentang pengurangan 50 persen emisi global berbasis hutan," kata Barr.

"Namun, sebagian besar dana tersebut akan disalurkan ke negara-negara yang memiliki sejarah panjang pengelolaan hutan yang lemah dan administrasi yang buruk sumber daya fiskal publik."

Sepuluh dari 19 negara mengambil bagian dalam skema REDD mandat PBB juga fitur dalam ketiga atas daftar negara paling korup di dunia, menurut data Transparency International dari tahun 2008. Ini termasuk Indonesia.

"Jelas ada kebutuhan untuk memperkuat mekanisme tata kelola keuangan untuk memastikan bahwa dana tidak hilang korupsi dan penipuan," kata Barr. Dia menambahkan bahwa bentuk-bentuk baru dari korupsi dan penyelewengan keuangan akan muncul sebagai skema pembayaran REDD diperkenalkan.

Barr juga memperingatkan bahwa beberapa pengembang proyek kemungkinan besar untuk memanipulasi data dalam proposal mereka untuk mengamankan dana untuk proyek-proyek yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk pembayaran REDD.

"Melalui tekanan penyuapan atau politik, badan verifikasi juga dapat dibujuk untuk 'memverifikasi' tingkat yang terlalu tinggi, manfaat karbon untuk proyek lain yang berhubungan dengan para elit negara," kata Barr.

Indonesia diharapkan dapat menghasilkan pendapatan Plus REDD hingga $ 765.000.000 per tahun untuk pengurangan 5 persen emisi karbon dioksida dari deforestasi, dan sampai $ 4500000000 untuk memotong 30 persen.

Kesepakatan Indonesia-Norwegia bertinta Mei menjanjikan $ 200 juta untuk pembentukan lembaga khusus untuk pembiayaan dan pemantauan skema REDD Plus, serta moratorium dua tahun pada menerbitkan konsesi penebangan kayu di hutan konservasi dan gambut.

Sisa $ 800 juta akan dicairkan setelah Indonesia mulai menunjukkan pengurangan emisi terbukti.

Agus Purnomo, penasihat presiden untuk perubahan iklim, mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk memilih sebuah lembaga untuk mengelola pembiayaan proyek-proyek REDD, tapi masih memerlukan persetujuan Norwegia. Kedua belah pihak sedang membicarakan masalah ini.

"Para Norwegia ingin tahu bagaimana kita menjalankan program ini, dan kami ingin tahu apakah uang itu akan dicairkan atau tidak," kata Agus.

Dia menambahkan bahwa Kuntoro Mangkusubroto, mantan kepala badan rekonstruksi pasca-tsunami di Aceh, dapat mengawasi badan-badan REDD, tapi rencana akhir masih sedang disusun oleh Istana Negara.

Agus mengatakan kedua negara belum mencapai kesepakatan pada akhir set-up tubuh yang akan mengawasi pendanaan REDD.

"Norwegia ingin itu ditangani oleh lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, sementara kita ingin untuk dikelola oleh lembaga kita sendiri," katanya.

Agus mengatakan tubuh akan memiliki dua fungsi dasar: menjamin uang yang dihabiskan dengan bijaksana dan bahwa hak-hak adat telah dijatuhkan.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesias-foray-into-carbon-trading-ripe-for-fraud-experts/391701 Baca selengkapnya..

Monday, October 19, 2009

317.615 Hektar Hutan Lindung Lampung Dilirik Perdagangan Karbon

BANDAR LAMPUNG, SELASA (28/10/08) - Hutan lindung di wilayah Lampung seluas 317.615 hektar saat ini dilirik negara-negara maju untuk diikutkan dalam perdagangan karbon. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengkaji prosedur dan kontrak perdagangan karbon yang ditawarkan.

Asisten II Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Djunaedi Jaya, Selasa (28/10) pada acara ekspose kerjasama perdagangan karbon internasional di Gedung Gubernur Lampung mengatakan, kerjasama perdagangan karbon tersebut akan menguntungkan Lampung. Selama ini, diketahui hutan lindung di Lampung sudah banyak yang rusak.


"Kerusakan terjadi karena faktor ekonomi, masyarakat masuk hutan dan merambah. Selain itu hutan rusak juga akibat penebangan liar. Sementara kita tidak memiliki dana cukup untuk menjaga dan memelihara hutan," ujar Djunaedi Jaya.

Berdasarkan ekspose, satu ton karbon dihargai sekitar 1013 dollar Amerika Serikat (AS). Harga tersebut diperkirakan akan terus meningkat menjadi 100 dollar AS per ton pada 2012.

Menurut Djunaedi, tawaran tersebut cukup menarik. Apabila Lampung dengan luasan hutan lindung 317.615 hektar yang terletak di lima kabupaten mampu menjaga kelestarian hutan, Lampung bisa mendapat kompensasi sekitar 80 persen dari perdagangan karbon.

"Pemprov Lampung akan mempelajari rancangan kerjasama perdagangan karbon tersebut. Kami akan segera memaparkan tawaran ini kepada bapak gubernur untuk ditindaklanjuti," ujar Djunaedi.

Erlyn Rommel, mitra lokal Carbon Strategic Global Ltd (CSG) atai IBN Group yang berkedudukan di Australia pada ekspose tersebut mengatakan, dana kompensasi tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian hutan. Sesuai mekanisme perdagangan, CSG akan melihat potensi hutan lindung Lampung dan kemampuan produksi karbon.

Kemampuan produksi akan dikalikan dengan harga per ton karbon. Hasilnya akan dibagi antara Pemprov Lampung, kabupaten pemilik hutan, serta CSG. Apabila dalam masa kontrak terjadi kerusakan hutan yang cukup parah, kontrak akan langsung dihentikan.

Untuk bisa menjaga hutan, CSG akan memfasilitasi Pemprov Lampung dalam hal penjagaan dan pengawasan hutan. CSG akan merekrut polisi hutan dan membayar dengan bayaran tinggi untuk membantu menjaga hutan dari pen ebangan liar atau aksi perusakan. CSG juga akan memberikan pendidikan mengenai kehutanan kepada masyarakat sekitar hutan lindung.

Menurut Erlyn, perdagangan karbon tersebut menarik. Perdagangan karbon merupakan kompensasi dari negara-negara industri maju untuk membayar kerusakan lingkungan yang sudah mereka buat. Asap karbon dioksida yang dihasilkan pabrik-pabrik di Eropa dan AS sudah merusak lapisan ozon.

Salah satu cara untuk memperbaiki kerusakan ozon adalah dengan mempertahankan produksi karbon dari hutan-hutan di Indonesia, Asia Pasific, Amerika Selatan, ataupun Papua New Guinea. Kompensasi diambilkan dari pembayaran negara-negara maju tersebut atas kerusakan lingkungan yang dibuat.

CSG berupaya memfasilitasi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki hutan untuk mendapatkan kompensasi atas karbon yang dihasilkan, sekaligus untuk menjaga dan memelihara hutan lindung.(HLN)
Baca selengkapnya..

Monumen Hidup Sisa Hutan Tropis

(6/10/08) - BERJARAK sekitar satu kilometer dari pinggir Jalan Lintas Kalimantan di Kaltim pada Poros Utara yang membelah Taman Nasional Kutai (TNK) terdapat sebuah kawasan cukup menakjubkan. Ya, karena di sana terdapat sebuah pohon ulin (Eusideroxylon zwageri) yang diperkirakan berusia 1.000 tahun.

Bayangan semula, pohon raksasa itu akan menjulang tinggi mencapai 50-60 meter. Ukurannya batangnya mencapai tiga atau empat kali ukuran batang pohon biasa. Namun, ternyata pohon itu hanya setinggi 25 meter. Batangnya terpotong terkena sambaran petir pada 1920-an.

Kawasan itu kini dikembangkan oleh Balai Taman Nasional Kutai sebagai kawasan obyek wisata alam. Kayu ulin tidak hanya kuat namun eksotis. Di Pulau Jawa, kayu yang dikenal dengan nama kayu besi itu biasa digunakan untuk bantalan rel kereta api.

Keberadaan pohon ulin raksasa itu sepertinya menjadi "monumen hidup" tentang nasib hutan tropis di Kalimantan Timur, khususnya kelestarian kayu besi tersebut di Indonesia. Kian langkanya kayu ulin di Kaltim khususnya, dan wilayah Kalimantan umumnya terlihat dari keberadaan di pasaran, terutama pada kios bangunan. Harga bahan bangunan untuk jenis kayu ulin di gudang kayu log nasional Kaltim sendiri sudah melangit antara Rp2 juta sampai Rp2,5 juta per meter kubik. Hal itu menandakan bahwa keberadaan kayu ulin kian langka.

Dari luas kawasan hutan/lahan Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai 17 juta hektare, sekitar tiga juta hektare mengalami kerusakan parah. Data Dephut yang menjadi referensi Pemprov Kaltim menyebutkan laju kerusakan hutan di Kaltim sekitar 250 ribu Ha per tahun.

Namun, data LMS yang merujuk kepada foto satelit dari lembaga peneliti asing menyebutkan angka lebih besar. Bahkan, ada LSM menunding telah terjadi "kebohongan publik" dari pihak Dephut dalam mengekspose data kerusakan hutan tropis di Kaltim dan Indonesia. Misalnya, Dephut menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia sekitar dua juta hekare per tahun, sementara data Walhi (wahana Lingkungan Hidup Indonesia) merilis angka 3,5 juta hektare per tahun.

Kian langka

Terlepas dari silang pendapat itu, kenyataannya yang terjadi kayu ulin serta berbagai jenis kayu tropis ekonomis tinggi seperti kapur dan tengkawang kini kian langka dan mahal harganya.

"Salah satu faktor penyebab kerusakan hutan selain oleh industri kehutanan baik resmi maupun gelap (illegal logging) adalah kebakaran hutan, lagi-lagi faktor manusia yang dominan," kata Iman Suramanggala, pemerhati bidang kehutanan.
Pendiri LSM bidang penelitian dan pengkajian kehutanan "Pioner" itu menjelaskan bahwa perlu langkah nyata untuk menyelamatkan hutan tropis dengan melakukan pengawasan ketat terhadap tebangan liar serta rehabilitasi dan reboisasi.

"Upaya penyelamatan hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi belum seimbang dengan kerusakan hutan. Laju kerusakan hutan mencapai jutaan hektare per tahun namun upaya pemulihan kembali hanya puluhan ribu hektare per tahun yang benar-benar berhasil," imbuh dia. Harga yang mahal serta permintaan yang tetap tinggi, menyebabkan kayu ulin terus diburu.

Khusus di TNK sendiri, kondisinya kini seperti "meregang maut" karena jumlah peladang liar serta penjarah hutan kian menjadi-jadi. Data Balai TNK menyebutkan sedikitnya 700 warga merambah kawasan yang terletak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, itu.

Warga yang diduga berasal dari Kutai Barat, Samarinda, dan Kutai Kartanegara itu merambah kawasan yang diperkirakan mencapai 600 hektare. Mitra TNK yang terdiri atas sejumlah perusahaan perkayuan, migas dan batu bara sebelumnya sempat membangun pagar besi sebagai pembatas. Namun pagar besi itu tidak terlihat lagi.

Padahal selain pagar, Balai TNK bersama mitranya melakukan berbagai program untuk merehabilitasi dan mereboisasi kawasan di pinggir jalan raya yang gundul itu.
Para perambah juga membabat pohon penghijauan dan reboisasi untuk merabilitasi lahan-lahan kritis pada pinggir jalan tersebut.

Perlakuan Khusus

Keberadaan kawasan konservasi itu sudah ditetapkan sejak zaman Kesultanan Kutai, dilanjutkan sampai sekarang sesuai surat keputusan Menteri Pertanian No. 736/1982 dengan luas 200.000 Ha. Kebijakan terakhir mengenai TNK adalah SK Menteri Kehutanan No.325/1995 menjadi 198.629 Ha. Perusakan kawasan itu mulai menjadi-jadi pada masa otonomi daerah pada 2000 yang berlanjut sampai kini.

Bahkan, untuk satu tahun terakhir diperkirakan beban TNK kian berat menghadapi ulah para perambah dan peladang yang masuk ke kawasan itu. Pihak Balai TNK mengaku tidak berdaya menghadapi para perambah dan peladang tersebut karena jumlah personil terbatas sementara "pendatang haram" itu jumlahnya terus bertambah sehingga butuh sekali dukungan "political will" (kemauan politik) Pemda Kutai Timur.

Data Balai TN Kutai menyebutkan bahwa sampai 2004 kebakaran akibat kelalaian manusia telah merusak sekitar 146.080 Ha atau 80 persen dari luas kawasan itu.
Kerusakan itu diperparah lagi oleh pembalakan liar dan perambahan, terbukti selama 2001-2004, jumlah kayu ilegal yang disita mencapai 246.082 meter kubik (M3). Balai memperkirakan kerugian negara mencapai Rp271,6 miliar. Data ini belum termasuk kasus pada 2007 dan 2008.

Padahal, pengembangbiakan kayu ulin sangat sulit dan butuh perlakukan khusus karena pohon ini tidak bisa tumbuh pada semua kawasan hutan Biasanya tumbuh pada dataran tinggi dengan tanah berpasir. Pengembangbiakan secara benih sangat sulit. Buah pohon ini sama kerasnya dengan kayu ulin sehingga untuk membelahnya hanya bisa digergaji karena mata kampak yang tajam pun akan mental. Sehingga pengembangiakannya hanya dengan cara indukan.

Apabila perusakan hutan terus terjadi tanpa diimbangi dengan upaya serius penyelamatan dari pemerintah, tampaknya ulin raksasa TNK akan menjadi "monumen hidup" satu-satunya ulin tersisa serta menjadi cermin kegagalan pelesarian hutan di Indonesia.(Iskandar Zulkarnaen)
Disuntinig dari : http://www.greenmining.info/
Baca selengkapnya..

Monday, February 2, 2009

Slide

Baca selengkapnya..